DPRD Jabar Minta Polisi Tindak Mobil Dinas Dibawa Mudik

Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat, H. Syahrir,SE.[IST]

Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat, H. Syahrir,SE.[IST]

POSBOGORO.COM – Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat, H. Syahrir,SE, berharap seluruh kepala daerah di Jawa Barat menerapkan pelarangan memakai mobil dinas saat mudik lebaran.

Selin itu lanjut Syahrir, larangan Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak boleh cuti, karena mudik akan memakan waktu yang lama, dikhawatirkan ASN nantinya membolos.

“Untuk itu kita taati semua demi kepentingan negara,” kata Syahrir saat dihubungi Posbogor.com, Kamis (30/6/2016) malam.

Menurut Syahrir, himbau Menpan RB dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah jelas agar tidak menggunakan mobil yang difasilitasi negara dengan menggunakan uang APBD agar tidak digunakan untuk mudik lebaran.

“Kami Komisi 1 DPRD Jawa Barat menerapkan larangan tersebut guna mengantisipasi hal-hal yang merugikan keuangan negara,” katanya.

Untuk menekan mobil dinas tidak dibawa mudik, Syahrir berencana melakukan sidak ke pool kendaraan dinas dilingkungan Pemerintah dan DPRD Provinsi Jawa Barat guna memastikan kendaraan dinas tidak digunakan untuk mudik lebaran.

“Aturan tidak dibolehkannya penggunaan mobil dinas untuk mudik tersebut sesuai dengan Permenpan RB dan KPK,” kata Wakil Ketua DPD Partai Gerinda Jawa Barat itu.

Mengenai sidak yang akan dilakukan kata Syahrir, pihaknya akan menyidak langsung ke pool atau garasi tempat penyimpanan kendaraan dinas dilingkungan Pemprov Jabar, baik baik sebelum maupun sesudah lebaran nanti akan disidak.

“Sejatinya kan ini fasilitas negara ya untuk kepentingan kedinasan bukan untuk kepentingan pribadi, apalagi mudik. Nanti akan kita cek digarasinya,” terangnya.

Untuk menertibkan ini, Syahrir meminta kepolisian yang berbatasan dengan wilayah Jawa Barat bertindak tegas jika mendapati kendaraan dinas digunakan mudik.

“Kalau ada mobil dinas diperbatasan kami harap polisi menindaknya dan diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penggunaan fasilitas negara diluar kedinasan merupakan tindak pidan korupsi,” tegasnya.[DUB]

Pin It

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *