KPK Tunggu Batas Waktu Pencegahan Korupsi Kabupaten Bogor

KPK

KPK

POSBOGOR.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan batas waktu rencana aksi pencegahan korupsi di pemerintahan Kabupaten Bogor hingga akhir Februari 2017.

“Kedatangan kami kesini untuk menindaklanjuti kepada daerah di Jawa Barat termasuk Bupati dan Ketua DPRD dalam pencegahan korupsi yang terintegrasi melalui rencana aksi yang nanti kami publikasikan di website,” kata

Kepala Satuan Tugas KOordinasi Supervisi Pencegahan KPK Asep Rahmat Suwanda di Pendopo Bupati di Cibinong, Jumat. Ia mengatakan, ada tiga topik utama yang menjadi fokus KPK kepada pemerintah daerah dalam rencana aksi tersebut, yakni pengelolaan APBD terintegrasi perencanaan dan penganggaran termasuk didalamnya pembahasan eksekutif dan legislatif.

Kedua soal pengadaan barang dan jasa serta pelayanan publik tentang perizinan dan non perizinan. Ketga, ada sembilan poin yang juga ikut menjadi susunan dalam rencana aksi di antaranya integrasi sistem informasi, sumber daya manusia (SDM), aset dan pengelolaan dana desa. Ia menjelaskan dari semua poin dari ketiga topik tersebut disediakan delapan kolom yang perlu diisi oleh Pemkab Bogor yang didalamnya memuat detail rencana.

“Bentuknya apa, siapa yang mengerjakan, indikasinya apa semua ada di situ kemudian setelah ditandatangani Bupati dan Ketua DPRD diserahkan ke kita untuk publikasi,” katanya.

Dari 21 provinsi termasuk Jawa Barat dengan 27 kota dan Kabupaten, kata Asep, semuanya diberi batas waktu yang sama untuk menyarahkan rencana tersebut. Ia menyampaikan dari kegiatan tersebut KPK menargetkan sesuai fungsi koordinasi dan supervisi untuk melakukan pencegahan korupsi di daerah yang akan dievaluasi setiap 3 bulan sekali. Ia juga menyatakan dalam program tersebut masyarakat secara terbuka bisa melihat indikasi program kerja yang dilakukan.

“Daerah sudah atau belum terintegrasi antara perencanaan dan pelaksanaannya melalui website KPK,” katanya.

Contoh, kata dia, di dalam kolom masalah ada dalam pengelolaan APBD masih ada intervensi sehingga belum terintegrasi antara penyusunan anggaran dengan pengadaan barang dan jasanya. Itulah indikasi dan hipotesis masalah yang akan ditemukan.

Bupati Bogor Nurhayanti mengatakan, pemberantasan korupsi sudah menjadi komitmen bersama antara pemerintah daerah maupun pusat. Karena tu dia sebagai pembina pencegahan korupsi di Kabupaten Bogor merasa terbantu dengan program KPK. Dalam rencana aksi tersebut, kata Bupati, pemkab memaparkan mengenai e-planning dan e-budgeting yang terintegrasi.

“Alhamdulillah kita sudah jadi percontohan untuk penyediaan barang dan jasa, saya sudah keliling je aceh dan lainnya juga kepada KPK untuk jadi narasumber,” katanya.[ANT/MIC]

Pin It

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *